NEGARA AGAMA DAN WARGA NEGARA

Posted on 23 Februari 2010

2


NEGARA AGAMA DAN WARGA NEGARA

Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

Mata Kuliah “Pendidikan Kewargaan”

Disusun Oleh:

Moh Farid Amrulloh

NIM. 242062044

Dosen Pengampu :

Layyin Mahfiana, M. Ag

SYARIAH MUAMALAH.B

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2010

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Diskursus mengenai agama dan negara masih terus berlanjut di kalangan para ahli. Pada dasarnya yang diperdebatkan adalah perlu tidaknya campur tangan agama dalam urusan kenegaraan. Oleh karenanya, kajian terhadap urgensi beragama dan bernegara menjadi sangat penting. Dari sana kita akan dapat menyimpulkan sebarapa besar peranan agama terhadap negara. Juga perlu dimengerti pandangan berbagai ideologi menyangkut masalah ini.

Maka pada makalah ini akan diuraikan tentang pentingnya bernegara dan beragama. Dilanjutkan dengan hubungan antara agama dan negara ditinjau dari paham teokrasi, sekuleris dan komunis. Sehingga nantinya kita dapat menyimpulkan seberapa penting keterlibatan agama dalam negara.

Orientasi ke depan adalah kita dapat menjelaskan relasi agama dan negara dalam berbagai ideologi, mampu menganalisa konsep hubungan agama dan negara dalam Islam serta dapat mengkritisi hubungan agama dan negara di Indonesia.

  1. Rumusan Masalah
    1. Arti Definisi/Pengertian Negara Dan Fungsi Negara
    2. Urgensi Bernegara
    3. Urgensi Beragama
    4. Hubungan Negara dengan Agama
    5. Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

  1. ARTI DEFINISI/PENGERTIAN NEGARA DAN FUNGSI NEGARA

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli : – Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
– Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. – Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

Fungsi-Fungsi Negara :

  1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
  2. Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
  3. Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
  4. Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.
  1. URGENSI BERNEGARA

Negara, yang secara terminologi bermakna organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, didefinisikan oleh Roger H. Soltau dengan alat (agency) atau wewenang (authority), yang mengatur persoalan-persoalan bersama, atas nama rakyat. Maka, bernegara dengan baik menjadi sangat urgen bagi setiap warga negara.

Plato telah menggambarakan secara naratif alasan mengapa manusia perlu bernegara. Menurut Plato, pada mulanya manusia hidup sendiri-sendiri. Lantaran tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan teman untuk dapat memenuhinya. Lantas mereka bergabung dengan manusia lain. Jumlah mereka yang banyak secara tidak langsung menuntut adanya aturan yang disepakati dan ditaati serta seorang pemimpin.

Kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas masing-masing agar tidak ada tumpang tindih satu sama lain. Selain itu mereka juga membutuhkan seseorang yang memiliki otoritas guna melakukan tindakan tertentu jika terjadi sesuatu dengan mereka. Dia juga harus sekaligus mampu menjadi penengah atas semua konflik yang terjadi. Inilah yang mereka sebut sebagai raja atau kepala Negara.

Konklusinya adalah bahwa manusia tidak dapat hidup dengan teratur, tertib dan terjamin keamanannya tanpa adanya negara. Karena pada hakikatnya, dalam komunitas sekecil apapun diperlukan adanya pemimpin dan aturan.

  1. URGENSI BERAGAMA

Secara kodrati manusia menyadari bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang maha dahsyat. Dimana manusia dan alam sekitarnya tak kan mampu menandingi kekuatan itu. Pengakuan seperti inilah yang disebut dengan beragama.

Tak dapat dibayangkan jika manusia tidak mengenal agama sama sekali. Sama artinya dia tidak akan menemu kebahagian dan kedamaian hidup, tidak ada aturan dan norma yang membatasi tingkah laku. Niscaya sulit untuk dibedakan dengan hewan.

Kesimpulannya adalah manusia beragama karena memerlukan sesuatu dari agama itu. Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan agama manusia mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tak dapat dicapainya dengan akal.

  1. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Dalam buku Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani yang disusun oleh Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta disebutkan bahwa terdapat beberapa paham menyangkut hubungan antara agama dan negara. Berikut di antaranya:

  1. Paham Teokrasi

Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah -menurut paham ini- dijalankan berdasarkan menurut firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyrakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi juga sebagai manifestasi Tuhan.

  1. Paham Sekuler

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekuler, tidak dapat dipisahkan.

  1. Paham Komunisme

Paham komunisme memandang hakikat hubungan negara dengan agama berdasarkan pada filosofi materalisme dialektis dan meterialisme historis. Paham ini menimbulkan paham atheis, yang berarti tidak bertuhan. Paham yang dipelopori oleh karl Max ini, memandang agama sebagai candu masyarakat (Marx, dalam Louis Leahy, 1992). Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama dalam paham ini, dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri.

  1. Islam

Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sjadzali (1990:235-236), ada tiga aliran yang menanggapinya.

Paradigma Integralistik: merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga negara.

Paradigma Simbiotik: menurut konsep ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas.

Paradigma Sekularistik: beranggapan bahwa ada pemisahan (dispartias) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sam lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hokum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui social contract dan tidak kaitannya dengan hukum agama.

Dari beberapa paham di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa paham sekuler dan komunisme memiliki kesamaan persepsi yaitu pemisahan agama dengan negara. Bahkan paham komunis meniadakan agama, sebab baginya agama adalah candu. Paham ini jelas berlawanan dengan paham teokrasi yang menganggap bahwa agama dan negara tak dapat dipisahkan. Adapun dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan antara penyatuan agama dengan negara serta pemisahan keduanya.

  1. HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.

Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

  1. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
    1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum
    2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
    3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
    4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
    5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
    6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
    7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
  2. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
    1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
    2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
    3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
    4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia
    5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

BAB III

PENUTUP


  1. KESIMPULAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, adanya keterkaitan antara agama dan negara tak dapat dipungkiri. Bernegara dan beragama memiliki urgensi masing-masing. Manusia tidak dapat hidup dengan teratur, tertib dan terjamin keamanannya tanpa adanya negara. Karena pada hakikatnya, dalam komunitas sekecil apapun diperlukan adanya pemimpin dan aturan. Demikian halnya dengan beragama, manusia beragama karena memerlukan sesuatu dari agama itu. Manusia memerlukan petunjuk-petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan agama manusia mendapatkan nilai-nilai moral yang universal dan hal-hal yang tak dapat dicapainya dengan akal.

Terdapat silang pendapat mengenai penyatuan agama dan negara. Paham sekuler dan komunisme memiliki kesamaan persepsi yaitu pemisahan agama dengan negara. Bahkan paham komunis meniadakan agama, sebab baginya agama adalah candu. Paham ini jelas berlawanan dengan paham teokrasi yang menganggap bahwa agama dan negara tak dapat dipisahkan. Adapun dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan antara penyatuan agama dengan negara serta pemisahan keduanya.

  1. SARAN

Sebagai warga negara, sudah selayaknya kita mengkaji lebih dalam hubungan antara agama dan negara. Selain untuk memperluas cakrawala berpikir, kelak ketika kita menempati posisi strategis di pemerintahan kita tidak terjebak pada arus perdebatan penyatuan agama dan negara. Sebab yang lebih penting itu semua adalah bagaimana kita bernegara atau memerintah sesuai dengan norma-norma yang diajarakan agama kita. Lantaran pada hakikatnya agama akan menuntun umatnya pada kebaikan. Jika kita bernegara dengan mengindahkan norma agama, niscaya kita akan menjadi warga negara dan pemimpin yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. IAIN Jakarta Press. Jakarta.

Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2000. Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. IAIN Jakarta Press. Jakarta.

http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=154&page=1-5

http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002 September/000310.html

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0711/21/opi01.html

About these ads
Posted in: Dunia Syari'ah